Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan oleh pengawas Ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan.(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi negara dalam penegakan hukum di bidang Ketenagakerjaan.(3) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Menteri dalam menetapkan pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan rasio antara jumlah pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah Pekerja/Buruh dan/atau jumlah Perusahaan di masing-masing kabupaten/kota secara proporsional.