Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

POJK 40/POJK.05/2020

Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Status regulasi

Dicabut Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 19 POJK 31/2024; Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6493); b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6529); dan c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perintah Tertulis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.; JDIH OJK: Tidak Berlaku Sejak Tanggal 23-12-2024; Dicabut: POJK Nomor 31 Tahun 2024

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 23 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 31/2024

Status di JDIH

Cakupan dan naskah

Sifat teks: resmi.

Halaman resmi regulasi

PDF naskah resmi

Daftar pasal dan satuan bacaan

BAB I — KETENTUAN UMUM
BAB II — PERINTAH TERTULIS
BAB III — KRITERIA LJKNB YANG DIKENAKAN PERINTAH TERTULIS
BAB IV — TINDAK LANJUT PERINTAH TERTULIS
BAB V — TATA CARA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN/ATAU INTEGRASI
BAB VI — KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII — PENEGAKAN KEPATUHAN
Bagian Kesatu — Sanksi Administratif
Bagian Kedua — Larangan Jabatan
BAB VIII — KETENTUAN PENUTUP