Status regulasi Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.
Cakupan dan naskah Sifat teks: resmi .
Daftar pasal dan satuan bacaan BAB I — KETENTUAN UMUM BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA Bagian Kesatu — Umum Bagian Kedua — Peraturan Perundang-undangan Bagian Ketiga — Dokumen Resmi Negara Bagian Keempat — Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain Bagian Keempat Paragraf 1 — Umum Bagian Keempat Paragraf 2 — Pidato Resmi di Dalam Negeri Bagian Keempat Paragraf 3 — Pidato Resmi di Luar Negeri Bagian Kelima — Bahasa Pengantar dalam Pendidikan Nasional Bagian Keenam — Pelayanan Administrasi Publik di Instansi Pemerintahan Bagian Ketujuh — Nota Kesepahaman atau Perjanjian Bagian Kedelapan — Forum yang Bersifat Nasional atau Forum yang Bersifat Internasional di Indonesia Bagian Kesembilan — Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta Bagian Kesepuluh — Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan kepada Instansi Pemerintahan Bagian Kesebelas — Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia BAB III — PENGAWASAN BAB IV — KETENTUAN PENUTUP Informasi hukum, bukan nasihat hukum; tidak menimbulkan hubungan advokat-klien
Diperbarui 10 November 2026, 20.44 WIB
Konsultasi dengan SPP