Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.(2) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.(3) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.(4) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia.(5) Dalam rangka pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 42 PERPRES 63/2019
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.