BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Kesepuluh — Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan kepada Instansi Pemerintahan

Pasal 30

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan. (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. laporan pengelolaan kegiatan; b. laporan pelaksanaan tugas kedinasan; c. laporan kegiatan masyarakat; d. laporan pengaduan masyarakat; dan/atau e. laporan lain.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 30 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.