BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Kesebelas — Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia

Pasal 32

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. (2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penamaan geografi baru dan/atau penggantian nama geografi lama. (3) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi. (4) Geografi yang menggunakan nama dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. wilayah; b. provinsi; c. kabupaten; d. kota; e. distrik; f. kecamatan; g. kelurahan; h. desa; i. kampung; j. dusun; k. gunung; l. bukit; m. ngarai; n. lembah; o. tanjung; p. pulau; q. samudera; r. laut; s. teluk; t. selat; u. sungai; v. danau; w. rawa; x. muara; dan/atau y. jenis geografi lain. (5) Penggunaan Bahasa Indonesia dalam penamaan geografi dilakukan dengan memperhatikan: a. norma kesusilaan dan kepatutan; b. karakteristik geografi; dan c. unsur sejarah atau tokoh. (6) Dalam hal geografi memenuhi nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama geografi dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing. (7) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis dengan menggunakan aksara latin. (8) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan aksara daerah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 32 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.