Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Kesebelas — Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia

Pasal 33

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (2) Bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perhotelan; b. penginapan; c. bandar udara; d. pelabuhan; e. terminal; f. stasiun; g. pabrik; h. menara; i. monumen; j. waduk; k. bendungan; l. bendung; m. terowongan; n. tempat usaha; o. tempat pertemuan umum; p. tempat hiburan; q. tempat pertunjukan; r. kompleks olahraga; s. stadion olahraga; t. rumah sakit; u. perumahan; v. rumah susun; w. kompleks permakaman; dan/atau x. bangunan atau gedung lain. (3) Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan maka nama geografi dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing. (4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin. (5) Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan aksara daerah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 33 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.