BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Keempat — Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain · BAB II Bagian Keempat Paragraf 1 — Umum

Pasal 5

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 5 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.