Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Kesebelas — Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia

Pasal 35

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama merek dagang yang berupa kata atau gabungan kata yang dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia pada nama merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk merek dagang yang merupakan lisensi asing (3) Dalam hal merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama merek dagang dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing. (4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin. (5) Pencantuman Bahasa Indonesia pada merek dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 35 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.