BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Kesebelas — Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia

Pasal 36

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan pada nama lembaga usaha yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (2) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perseroan terbatas, kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia hanya berlaku bagi perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (3) Dalam hal lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sejarah, budaya, adat-istiadat, dan/atau keagamaan, nama lembaga usaha dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing. (4) Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dengan menggunakan aksara latin.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 36 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.