Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Keempat — Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain · BAB II Bagian Keempat Paragraf 2 — Pidato Resmi di Dalam Negeri

Pasal 9

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, wakil kepala negara atau wakil kepala pemerintahan, sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan/atau pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.