BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Kesembilan — Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta

Pasal 28

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. (2) Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komunikasi antarpegawai, antarlembaga, serta antara lembaga dan masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi lembaga pemerintah dan swasta. (3) Komunikasi resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. (4) Komunikasi resmi secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan media elektronik. (5) Komunikasi resmi di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. disposisi; b. instruksi; c. verifikasi; d. konsultasi; e. advokasi; f. pengarahan; g. perundingan; h. wawancara; i. korespondensi; j. pengumuman; k. berita; l. rapat; m. diskusi; n. pendataan; o. koordinasi; p. pengawasan; q. pembinaan pegawai; r. layanan publik; dan/atau s. komunikasi resmi lain.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 28 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.