Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:1. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.2. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.3. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 1 PERPRES 63/2019
Status regulasi
BerlakuStatus diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.