BAB II — KETENTUAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA · BAB II Bagian Keenam — Pelayanan Administrasi Publik di Instansi Pemerintahan

Pasal 25

PERPRES 63/2019 — PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan. (2) Bahasa Indonesia dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan dalam: a. komunikasi antara penyelenggara dan penerima layanan publik; b. standar pelayanan publik; c. maklumat pelayanan; dan d. sistem infomasi pelayanan. (3) Dalam hal diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah dan/atau Bahasa Asing sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia. (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap padanan atau terjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penggunaan Bahasa Indonesia menjadi rujukan utama.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 25 PERPRES 63/2019

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 44 Perpres 63/2019 (PDF hlm. 24: mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30-09-2019); JDIH BPK: Berlaku, tidak tercatat diubah atau dicabut

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 10 November 2026.