Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (3), Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136 ayat (2), Pasal 137 ayat (1) ayat (2), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 141, Pasal 142 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), Pasal 143, Pasal 144 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 145 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), Pasal 149 ayat (1), Pasal 150 ayat (1), Pasal 151 ayat (1), Pasal 152 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 153 ayat (1), ayat (3), ayat (7), Pasal 154 ayat (1) ayat (3), Pasal 155 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 156 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 157 ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 158 dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
e. pembatalan persetujuan;
f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
g. denda administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
b. menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
c. menyebabkan Penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sistem Elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 159 POJK 40/2024
PDF naskah resmi, halaman 84