Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kesebelas — Kerja Sama

Pasal 157

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pertukaran data untuk peningkatan kualitas LPBBTI. (2) Penyelenggara wajib menuangkan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian kerahasiaan data. (3) Penyelenggara wajib memastikan pihak penerima data memenuhi perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Perjanjian kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. para pihak; b. jenis data; c. penggunaan dan pengungkapan data; d. hak dan kewajiban para pihak; e. pertanggungjawaban para pihak; dan f. masa waktu penggunaan dan penyimpanan data. (5) Kerja sama pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan kerja sama pertukaran data tercantum dalam Lampiran pada tabel 29 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (6) Kerja sama pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan Data Pribadi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 157 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 83

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH