BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kesebelas — Kerja Sama
Pasal 156
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan dan lembaga non keuangan.(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria:a. dilaksanakan dengan pihak yang telah terdaftar, berizin, atau yang setara di Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain yang berwenang;b. dituangkan dalam suatu perjanjian;c. telah dimuat dalam rencana bisnis; dand. berbadan hukum Indonesia.(3) Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama:a. layanan informatif;b. untuk memfasilitasi mitigasi risiko; dan/atauc. alih daya,Penyelenggara wajib melaporkan kerja sama dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama.(4) Dalam hal Penyelenggara melakukan kerja sama layanan informatif dalam Sistem Elektronik Penyelenggara, kerja sama tersebut dilarang dilakukan selain dengan lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.(5) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.(6) Penyelenggara wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(7) Penyelenggara wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.