BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kesepuluh — Penyertaan
Pasal 155
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara dilarang melakukan penyertaan langsung kecuali pada:a. perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia; dan/ataub. perusahaan yang terkait dengan kegiatan LPBBTI.(2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Penyelenggara dilarang lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Ekuitas Penyelenggara.(3) Jumlah seluruh penyertaan langsung Penyelenggara kepada entitas dalam 1 (satu) grup dilarang lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Penyelenggara.(4) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Penyelenggara yang melakukan penyertaan langsung kepada Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah hasil Pemisahan Penyelenggara yang bersangkutan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.