BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Pasal 102
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 100:a. tanggung jawab dan kepengurusan Penyelenggara dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi;b. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS:1. tidak memiliki lagi kewenangan sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS serta menjadi nonaktif;2. tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri sebelum Likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS Penyelenggara dalam Likuidasi.(2) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan pegawai Penyelenggara dalam Likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.(3) Pemegang saham atau yang setara dengan pemegang saham pada badan hukum berbentuk koperasi, Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai Penyelenggara dalam Likuidasi dilarang menghambat proses Likuidasi.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.