BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi
Pasal 103
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan Pembubaran;b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pegawai Penyelenggara;c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Penyelenggara;d. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidental jika diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada:1. RUPS, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau2. Otoritas Jasa Keuangan, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan;f. mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengkinian data laporan Pengguna dalam sistem layanan informasi keuangan dalam hal Penyelenggara yang dicabut izin usahanya merupakan pelapor sistem layanan informasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan;g. melakukan fasilitasi atas penyelesaian hak dan kewajiban antara Pemberi Dana dan Penerima Dana; danh. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.