BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Ketiga — Dewan Komisaris
Pasal 197
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.(2) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun pada tingkat manajerial pada lembaga jasa keuangan.(3) Anggota Dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan kecuali paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara.(4) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika:a. anggota Dewan Komisaris Penyelenggara konvensional merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah; ataub. anggota Dewan Komisaris Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris Penyelenggara konvensional.(5) Penyelenggara wajib menunjuk paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris dari warga negara Indonesia, dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).(6) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.(7) Anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di Indonesia wajib memiliki:a. izin tetap; danb. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.