BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Kedua — Direksi
Pasal 196
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Direksi.(2) Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman manajerial di lembaga jasa keuangan paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kredit atau pembiayaan, manajemen risiko, dan/atau keuangan.(3) Bagi Penyelenggara yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi wajib memiliki pengalaman operasional paling singkat 1 (satu) tahun di lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.(4) Anggota Direksi dilarang rangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota dewan komisaris atau yang setara paling banyak 3 (tiga) perusahaan selain Penyelenggara.(5) Penyelenggara wajib menunjuk seluruh anggota Direksi dari warga negara Indonesia dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen).(6) Penyelenggara wajib menunjuk paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi dari warga negara Indonesia, dalam hal terdapat kepemilikan Penyelenggara oleh badan hukum asing dan/atau warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).(7) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.(8) Direksi yang berkewarganegaraan asing wajib memiliki:a. izin tinggal tetap; danb. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.