Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Kesatu — Prinsip Tata Kelola

Pasal 195

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) wajib dituangkan dalam pedoman paling sedikit memuat: a. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; b. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Penyelenggara; c. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; dan d. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola Teknologi Informasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 195 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 103

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH