BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Kesatu — Prinsip Tata Kelola
Pasal 194
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku.(2) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:a. transparansi penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2); danb. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.(3) Laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.(4) Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, batas akhir penyampaian laporan merupakan hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud.(5) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola perusahaan yang baik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.