BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Keempat — Dewan Pengawas Syariah

Pasal 198

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota DPS yang mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. (2) Anggota DPS dilarang rangkap jabatan kecuali paling banyak pada 3 (tiga) lembaga keuangan syariah lainnya.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 198 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 104

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH

Pasal 187 dicabut oleh POJK 8/2026