Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Kelima — Rapat Umum Pemberi Dana

Pasal 199

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara wajib menyusun pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana. (2) Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tata cara pelaksanaan; b. mekanisme; dan c. panduan Rapat Umum Pemberi Dana, dilakukan oleh Penyelenggara. (3) Pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan kompleksitas dan kemampuan Penyelenggara. (4) Penyelenggara wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemberi Dana berdasarkan pedoman penyelenggaraan Rapat Umum Pemberi Dana yang telah ditetapkan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 199 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 104

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH