BAB XIX — TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PENYELENGGARA · BAB XIX Bagian Keenam — Audit Internal
Pasal 200
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib memiliki unit audit internal yang dijalankan oleh paling sedikit 1 (satu) orang sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang audit.(2) Unit audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara langsung kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.(3) Penyelenggara wajib melaksanakan audit internal paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.(4) Dalam melaksanakan audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyelenggara dapat menunjuk pihak lain.(5) Dalam hal Penyelenggara menggunakan pihak lain untuk melakukan audit internal, Penyelenggara wajib:a. menjelaskan alasan penggunaan pihak lain dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan;b. memastikan independensi pihak lain dimaksud; danc. bertanggung jawab atas peran pihak eksternal dimaksud.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.