BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Ketiga — Permohonan Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan Permintaan Sendiri
Pasal 95
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah:(1) seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara diselesaikan; atau(2) batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c, digunakan yang lebih dahulu.(2) Pelaporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan kewajiban tercantum dalam Lampiran pada tabel 26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap laporan penghentian kegiatan usaha Penyelenggara yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(4) Untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Penyelenggara yang mengajukan permohonan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri.(5) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.