Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Ketiga — Permohonan Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan Permintaan Sendiri

Pasal 94

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 93 ayat (10), Penyelenggara wajib: a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Penyelenggara; b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Penyelenggara dalam surat kabar harian selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri; c. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri; dan d. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 94 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 51

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH