BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Ketiga — Permohonan Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan Permintaan Sendiri
Pasal 93
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang akan menghentikan kegiatan usaha wajib mengajukan permohonan persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Penyelenggara yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. tidak sedang dikenai sanksi:1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; atau2. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;b. tidak sedang dalam upaya penyehatan; danc. Penyelenggara telah menyelesaikan kewajiban.(3) Untuk memperoleh persetujuan pencabutan izin usaha berdasarkan permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan pencabutan izin usaha tercantum dalam Lampiran pada tabel 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Penyelenggara untuk memastikan rencana pengembalian izin usaha serta penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Penyelenggara untuk menunjuk kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk menyusun laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Penyelenggara.(6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan rencana pengembalian izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.(7) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.(8) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(9) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.(10) Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pencabutan izin usaha Penyelenggara.(11) Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.