BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Keempat — Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara

Pasal 96

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara harus menghentikan kegiatan usaha sejak pencabutan izin usaha Penyelenggara. (2) Pemegang saham/anggota, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Penyelenggara dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Penyelenggara sejak pencabutan izin usaha Penyelenggara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 96 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 52

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH

Pasal 187 dicabut oleh POJK 8/2026