BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Keempat — Kewajiban dan Larangan bagi Penyelenggara Pasca Pencabutan Izin Usaha Penyelenggara
Pasal 97
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha Penyelenggara.(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan dengan batas waktu tertentu.(3) Batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) paling lama 50 (lima puluh) hari kerja sejak tanggalpenunjukan akuntan publik.(4) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap pada Direksi.(5) Biaya penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Penyelenggara.(6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Neraca Penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima Neraca Penutupan yang disusun dan disampaikan oleh:a. Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); ataub. akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3).(7) Penyelenggara wajib menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan untuk melayani kepentingan nasabah dan masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi.(8) Penunjukan penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.