BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 1 — Pembubaran
Pasal 98
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran yang bersangkutan dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha.(2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan pengawasan berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pembentukan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.(4) Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.(5) Untuk memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direksi harus menyampaikan dokumen:a. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi;b. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; danc. surat pernyataan calon anggota Tim Likuidasi yang memuat paling sedikit komitmen penyelesaian likuidasi sesuai dengan jangka waktu dalam rencana kerja.(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPS.(7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap.(8) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.(9) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(10) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.(11) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui usulan calon anggota Tim Likuidasi, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan usulan calon anggota Tim Likuidasi.(12) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Direksi harus menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.