BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN · BAB II Bagian Kedua — Kepemilikan
Pasal 6
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PSP wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penyelenggara, jika kerugian tersebut timbul karena:a. PSP baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Penyelenggara untuk kepentingan PSP;b. PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara; atauc. PSP baik langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan melawan hukum.(2) PSP dinyatakan bertanggung jawab jika memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:a. keputusan RUPS bagi Penyelenggara yang merupakan perusahaan terbuka;b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atauc. keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.