BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN · BAB II Bagian Ketiga — Permodalan
Pasal 7
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).(2) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara tunai dan penuh, dan ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Penyelenggara pada salah satu:a. bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara konvensional; ataub. bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Penyelenggara berdasarkan Prinsip Syariah.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.