BAB II — BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, DAN PERMODALAN · BAB II Bagian Ketiga — Permodalan
Pasal 8
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Sumber dana penyertaan kepada Penyelenggara dilarang:a. berasal dari pinjaman; danb. berasal dari dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.(2) PSP yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan kepada Penyelenggara.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PSP baru hasil Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.(4) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan pada Penyelenggara ditetapkan paling tinggi sebesar Ekuitas pemegang saham.(5) Ketentuan jumlah penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pemegang saham Penyelenggara yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.(6) Bagi pemegang saham Penyelenggara yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan pada Penyelenggara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi dan/atau penyertaan.(7) Ketentuan mengenai sumber dana penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai jangka waktu minimum operasional PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ketentuan mengenai batasan Ekuitas pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:a. penyetoran modal pendirian Penyelenggara;b. pembelian saham Penyelenggara; dan/atauc. penambahan Modal Disetor Penyelenggara.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.