POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Penyelenggara yang menerima Penggabungan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang menggabungkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen berupa izin pembentukan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang menggabungkan diri.(3) Penyelenggara yang menerima Penggabungan dilarang menjalankan UUS yang sebelumnya dimiliki oleh Penyelenggara yang menggabungkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.