BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB VI Bagian Keempat — Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 53
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara yang akan menggunakan tenaga kerja asing wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Penyelenggara wajib memuat rencana penggunaan tenaga kerja asing dalam rencana bisnis.(3) Untuk memperoleh persetujuan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan.(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan dokumen persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing tercantum dalam Lampiran pada tabel 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(5) Permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Penyelenggara menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.