BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB VI Bagian Keempat — Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 54
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.(2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3);b. klarifikasi terhadap calon tenaga kerja asing dalam hal diperlukan; danc. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LPBBTI.(3) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara.(4) Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.(6) Dalam hal permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan menggunakan tenaga kerja asing kepada Penyelenggara bersangkutan.(7) Dalam hal permohonan persetujuan menggunakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.