BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB VI Bagian Keempat — Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 55
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara dapat menggunakan tenaga kerja asing dengan kriteria:a. penggunaan tenaga kerja asing dilarang melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun untuk masing-masing tenaga kerja asing dan dapat diperpanjang paling lama 2 (tahun); danb. dilarang dipekerjakan selain pada bidang Teknologi Informasi sebagai tenaga ahli dengan level satu tingkat di bawah Direksi atau sebagai konsultan.(2) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya; danb. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.(3) Penyelenggara yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:a. menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing kepada pegawai Penyelenggara; danb. menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping untuk 1 (satu) orang tenaga kerja asing.(4) Alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus dibuat dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan tahunan kepada pegawai Penyelenggara.(5) Penyelenggara wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun takwim berakhir untuk setiap tahunnya.(6) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan pada hari kerja pertama berikutnya.(7) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Penyelenggara memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(8) Penyelenggara wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberhentikan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7).(9) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) tidak termasuk tenaga kerja asing yangdipekerjakan sebagai Direksi dan Dewan Komisaris.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.