Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — SUMBER DAYA MANUSIA · BAB VI Bagian Kelima — Penggunaan Tenaga Kerja Alih Daya

Pasal 56

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak ketiga dengan perjanjian alih daya. (2) Bentuk perjanjian alih daya dilakukan Penyelenggara melalui perjanjian: a. pemborongan pekerjaan; dan/atau b. penyediaan jasa tenaga kerja. (3) Penyelenggara dilarang untuk mengalihdayakan pekerjaan yang menjalankan fungsi: a. penilaian kelayakan Pendanaan; dan/atau b. operasional Teknologi Informasi. (4) Operasional Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi: a. aktivitas pengelolaan akses Pengguna; dan b. pengelolaan pangkalan data. (5) Penyelenggara dapat melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi. (6) Dalam hal Penyelenggara melakukan aktivitas alih daya untuk pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara wajib memenuhi persyaratan: a. kode sumber aplikasi dan akses server production dimiliki oleh Penyelenggara; b. pengembangan Teknologi Informasi dikerjakan atas nama Penyelenggara; dan c. pengembangan Teknologi Informasi tidak dilaksanakan dalam tahapan deployment dan maintenance production. (7) Penyelenggara dilarang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan: a. pihak ketiga berbentuk badan hukum di Indonesia; b. pihak ketiga terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga; c. tidak memengaruhi reputasi Penyelenggara; dan d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (8) Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 56 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 31

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH