BAB XXI — PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS PENGAWASAN · BAB XXI Bagian Ketiga — Kriteria Status Pengawasan
Pasal 210
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 ayat (2) huruf c, jangka waktu status pengawasan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.(2) Apabila jangka waktu Penyelenggara dengan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan dapatmenetapkan perpanjangan jangka waktu status pengawasan Penyelenggara paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.(3) Penetapan perpanjangan jangka waktu status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan.(4) Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.(5) Penyelenggara yang memenuhi kriteria pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 atau pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dapat tidak ditetapkan dalam status pengawasan intensif atau pengawasan khusus jika:a. Penyelenggara dalam proses Penggabungan, Peleburan, atau pengambilalihan; dan/ataub. Penyelenggara dalam proses penambahan setoran modal yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.