BAB VII — PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 59
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan tercantum dalam Lampiran pada tabel 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.(2) Dalam hal terdapat kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen.(3) Penyelenggara menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.(4) Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Jasa Keuangan belum menerima kelengkapan dokumen dimaksud, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.