BAB VII — PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 58
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan yang meliputi:a. perubahan PSP; danb. perubahan pemegang saham pengendali dari PSP,wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan:a. pemegang saham selain PSP pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka; danb. pemegang saham selain pemegang saham pengendali dari PSP pada Penyelenggara yang bukan merupakan perusahaan terbuka;wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.(3) Penyelenggara dilarang melakukan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan adanya perubahan PSP, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal izin usaha sebagai Penyelenggara dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali yang bertujuan untuk penyehatan Penyelenggara oleh Otoritas Jasa Keuangan.(4) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:a. setoran tunai;b. konversi/pengalihan saldo laba;c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/ataud. saham bonus.(5) Penyelenggara yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai Modal Disetor menjadi paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).(6) Penyelenggara yang melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan berasal dari warisan dikecualikan dari kewajiban penyesuaian Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (5).(7) Rencana perubahan kepemilikan harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.(8) Dalam memberikan persetujuan atas perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.