Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kedua — Batas Maksimum Pendanaan

Pasal 137

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Penyelenggara wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap Pemberi Dana dalam kegiatan usaha LPBBTI. (2) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum Pendanaan: a. kepada setiap Penerima Dana; dan b. oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya. (3) Batas maksimum Pendanaan konsumtif dan produktif kepada setiap Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (4) Penyelenggara dapat memberikan Pendanaan produktif melebihi batasan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang memenuhi ketentuan: a. memiliki kualitas Pendanaan macet maksimal 5% (lima persen) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan b. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari Otoritas Jasa Keuangan. (5) Batas maksimum Pendanaan oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari posisi akhir (outstanding) Pendanaan pada akhir bulan. (6) Ketentuan batas maksimum Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Pemberi Dana yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Pemberi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memberikan Pendanaan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari posisi akhir (outstanding) Pendanaan pada akhir bulan. (8) Batas maksimum Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan industri dan perubahannya ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 137 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 73

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH