Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XI — PENCABUTAN IZIN USAHA · BAB XI Bagian Kelima — Pembubaran dan Likuidasi · BAB XI Bagian Kelima Paragraf 2 — Likuidasi

Pasal 109

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh: a. RUPS untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. honorarium; dan b. penghasilan/fasilitas lain. (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor: a. jumlah aset dan kewajiban; b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Penyelenggara; c. jaringan kantor Penyelenggara dalam Likuidasi; dan/atau d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi. (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban Penyelenggara dalam Likuidasi. (6) Ketentuan mengenai pemberian insentif yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 109 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 60

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH