Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XXII — PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERMOHONAN PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA DALAM JARINGAN

Pasal 214

POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (6), Pasal 17 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (5), Pasal 47 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3), Pasal 65 ayat (4), Pasal 66 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 69 ayat (5), Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 93 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 131 ayat (2), Pasal 183 ayat (4), Pasal 185 ayat (3), Pasal 186 ayat (3), dan/atau Pasal 189 ayat (3), disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara tidak perlu menyampaikan dokumen cetak. (3) Penyelenggara wajib mempertanggungjawabkan setiap dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan merupakan dokumen sesuai dengan dokumen aslinya. (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Penyelenggara menyampaikan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan dan pelaporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 214 POJK 40/2024

PDF naskah resmi, halaman 111

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut)

Status di JDIH