POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Penyelenggara wajib menetapkan pemilik manfaat dari Penyelenggara.(2) Penetapan pemilik manfaat Penyelenggara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka penerapan program anti pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.(3) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan atas penetapan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan pemilik manfaat, paling lama 10 (sepuluh) kerja setelah dilakukannya penetapan atau perubahan atas pemilik manfaat Penyelenggara.(4) Selain penetapan pemilik manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan pihak yang memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat Penyelenggara.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.