BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kelima — Perjanjian LPBBTI
Pasal 145
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perjanjian Pendanaan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik.(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib paling sedikit memuat:a. nomor perjanjian;b. tanggal perjanjian;c. identitas para pihak;d. hak dan kewajiban para pihak;e. jumlah Pendanaan;f. manfaat ekonomi Pendanaan;g. nilai angsuran;h. jangka waktu;i. objek jaminan, jika ada;j. biaya terkait;k. ketentuan mengenai denda, jika ada;l. penggunaan Data Pribadi;m. mekanisme penyelesaian sengketa; dann. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi dan mengunduh perjanjian pelaksanaan LPBBTI kepada Pengguna atas posisi Pendanaan yang diterima.(4) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Dana atas penggunaan dananya.(5) Informasi posisi Pendanaan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:a. posisi akhir jumlah Pendanaan;b. tujuan penggunaan dana;c. manfaat ekonomi Pendanaan; dand. jangka waktu Pendanaan.(6) Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.