BAB XII — KEGIATAN USAHA · BAB XII Bagian Kelima — Perjanjian LPBBTI
Pasal 144
POJK 40/2024 — Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana dituangkan dalam Dokumen Elektronik.(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib paling sedikit memuat:a. nomor perjanjian;b. tanggal perjanjian;c. identitas para pihak berupa nama Pemberi Dana dan Nomor Induk Kependudukan Pemberi Dana;d. hak dan kewajiban para pihak;e. jumlah Pendanaan;f. manfaat ekonomi Pendanaan;g. besarnya komisi;h. jangka waktu;i. rincian biaya;j. ketentuan mengenai denda, jika ada;k. penggunaan Data Pribadi;l. mekanisme penagihan Pendanaan;m. mitigasi risiko dalam hal terjadi Pendanaan macet;n. mekanisme penyelesaian sengketa; dano. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.(3) Penyelenggara wajib menyediakan akses bagi Pemberi Dana untuk mengunduh perjanjian pelaksanaan LPBBTI.(4) Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Dana atas penggunaan dananya.(5) Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:a. posisi akhir Pendanaan;b. tujuan penggunaan dana;c. manfaat ekonomi Pendanaan; dand. jangka waktu Pendanaan.(6) Penyelenggara wajib menyampaikan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Dana.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Sebagian dicabut oleh POJK 8 Tahun 2026 (Pasal 33: Pasal 187 dicabut). Pasal 236 mencabut POJK 10/POJK.05/2022. Pasal 237: berlaku sejak diundangkan.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 15 Oktober 2026.